Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala. Untuk itu, Indonesia Infinity (II) menggelar Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI.

Selama ini, ketentuan akuntansi dan permasalahan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diatur secara lugas. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) juga tidak mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) khusus untuk PKBL.

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan milik negara menggunakan berbagai PSAK yang terkait dengan sifat transaksi PKBL. PSAK yang telah diterbitkan oleh IAI yang lebih dekat  dengan PKBL di antaranya PSAK 31, PSAK 54, dan PSAK 45.

Hingga akhirnya pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan oleh BUMN, yaitu Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 (PER-07) pada 22 Mei 2015 yang telah dicabut dengan PER-09/MBU/07/2015 (PER-09) pada 3 Juli 2015.

Dalam PER-09 disebutkan bahwa sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang sebelumnya dalam PER-08/MBU/2013 (PER-08) dinyatakan bahwa salah satu sumber dana PKBL adalah dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya.

Perubahan Permen tersebut memunculkan pertanyaan apakah entitas akan mengubah perlakuan akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN, yaitu dari yang sebelumnya diakui sebagai beban dalam laba rugi (profit or loss) menjadi diakui sebagai pengurang saldo laba (retained earning).

Atas perubahan itu, IAI pun menggelar rapat khusus terkait pencatatan keuangan PKBL ini. Dan akhirnya dalam rapat pleno tanggal 23 Februari 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK} IAI menyimpulkan bahwa terhadap perubahan Permen tersebut, penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi karena penyaluran dana PKBL tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas (equity transaction) antara BUMN dan Kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya.

Dengan demikian, penyaluran dana PKBL tidak dapat diakui sebagai pengurang saldo laba dan tidak dapat disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu bagaimana praktiknya di lapangan.

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala PKBL : Laporan Triwulan PKBL, Laporan Tahunan PKBL  dan Laporan RKA PKBL.

Laporan Keuangan PKBL tersebut menjadi bagian dari peryanggungjawaban Direksi dalam RUPS, sehingga wajib disusun berdasarkan standar PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimana mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan kegiatan PKBL. Karna hal tersebut Indonesia Infinity mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL Sesuai Standar IAI yang akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *