Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan

Penanganan korupsi yang sistematis perlu dilakukan agar Indonesia bebas korupsi. Bagaimana penanganan yang sistematis? Jawabannya ada di Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan.

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik, sehingga perlu penanganan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan Konvensi Anti Korupsi Dunia atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu sisi pencegahan korupsi yang paling diperlukan saat ini adalah memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah. Karena lembaga pemerintahan adalah salah satu saluran paling rentan yang bisa terkontaminasi resiko korupsi.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi atau disebut dengan Fraud Control Plan (FCP).

Saat ini BPKP sebagai lembaga audit dibawah presiden, gencar melaksanakan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang berpotensi memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan dengan FCP dapat segera terwujud daerah bebas korupsi dengan cakupan yang luas. Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik
negara atau BUMN.

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian resiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.
BUMN sebagai perusahaan milik negara yang rawan menghadapi risiko fraud, perlu mengenal dan menerapkan FCP. Sehingga menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik di organisasi perusahaan. Dan tentu saja mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang berujung korupsi di BUMN. Agar kalangan pengelola BUMN bisa menerapkan FCP di perusahaannya, Indonesia Infinity mengundang bapak/ibu di BUMN untuk mengikuti Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan. IA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *