Pahami Doktrin BJR agar Terhindar dari Objek Kriminalisasi

Pahami doktrin BJR agar terhindar dari objek kriminalisasi. Ya, konsep tentang perlindungan terhadap direksi atau yang lebih dikenal sebagai Business Judgement Rule (BJR) sebenarnya mampu melindungi manajemen BUMN dari jeratan hukum, bila dilaksanakan sesuai aturan mainnya.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 97 ayat 5 UU PT, “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”. Bagitu pula yang dijelaskan dalam pasal 114 ayat 5 UU PT.

Direksi atau Komisaris pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengurus perseroan, harus memahami doktrin-doktrin yang ada pada teori hukum korporasi, yaitu piercing the corporate veil, ultra vires, fiduciary duties, business judgement rule, alter ego dan instrumentality. Karena tidak jarang, suatu aksi korporasi yang diputuskan manajemen BUMN dijadikan objek kriminalisasi dan dianggap mengandung tindak pidana korupsi.

Marisi P. Purba, Pembicara dalam Workshop Memahami Business Judgement Rule (BJR) sebagai Doktrin Kekebalan Pengurus BUMN menjelaskan, pahami doktrin BJR agar terhindar dari objek kriminalisasi. Pemahaman doktrin BJR di Indonesia dan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, itu berbeda. Pasal 97 ayat 5 dan pasal 114 ayat 5 UU PT mewajibkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memberikan pembuktian (pembuktian terbalik). Sedangkan di negara seperti Amerika yang menerapkan asas presumption of innocence, atau pembuktian ada di pihak yang menggugat.

Sementara itu, dalam workshop yang diselenggarakan Indonesia Infinity ini, peserta yang terdiri dari 8 BUMN dapat membedah dengan detail kasus korupsi di BUMN dari kacamata Doktrin BJR.

IMG_5805 copy

IMG_5822 copy

IMG_5853 copy

IMG_5855 copy

IMG_5858 copy

IMG_5859 copy

IMG_5860 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *