Mencari Solusi Tenaga Alih Daya

Pemakaian tenaga alih daya di BUMN tak jarang menimbulkan masalah. Untuk itu, lima perusahaan BUMN mencari solusi tenaga alih daya dengan menghadiri Workshop Mengenai Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks MEA dan Pengelolaan Risiko BUMN).

Untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan di antara para pelaku industrial di Indonesia, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait beberapa hal, yaitu kontrak kerja dengan jangka waktu maupun tanpa jangka waktu, perselisihan hubungan industri (PHI), besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta sanksi pidana ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pun mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan. Pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang beberapa bulan lalu banyak mendapat penolakan dari organisasi-organisasi serikat pekerja.

Terkait peluang perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga sudah diatur di Pasal 43 ayat 2d junto Pasal 45 ayat 1a UU K mewajibkan adanya tenaga kerja warga negara Indonesia yang menjadi pendamping TKA, dan adanya alih teknologi serta alih keahlian dari TKA tersebut.

Khusus di BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing).
Outsourcing kini menjadi sorotan DPR dan pemerintah karena perusahaan-perusahaan sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan pekerja dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Pemakaian tenaga alih daya, memang menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola usaha di lingkungan BUMN, Indonesia Infinity menggelar Workshop Mengenai Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks MEA dan Pengelolaan Risiko BUMN), pada 26 Februari lalu di Hotel Grand Tjokro Bandung.

Workshop yang menghadirkan pembicara Marisi P. Purba, SE, MH, Ak, CA, yang merupakan Penulis, Praktisi dan Akademisi ini, memberikan bekal bagi praktisi BUMN pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta cara praktis dan tepat menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan pidana ketenagakerjaan.

Menurut Marisi mencari solusi tenaga alih daya itu mudah, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 64 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal ini disebut perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atu buruh yang dibuat secara tertulis.

Sementara itu, perusahaan penyedia tenaga kerja, dalam aturan yang sama juga memerlukan berbagai persayaratan tertentu agar proses perekrutan tenaga kerja itu adil. Seperti berbadan hukum, dan memberikan perlindungan minimal serta memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan pengguna. “Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka hubungan kerja beralih ke pengguna tenaga kerja,” terang Marisi.

Dalam workshop ini, Marisi juga memberikan paparan terkait banyaknya tauran yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan pengguna tenaga outsourcing. Terkait penggunaan tenga alih daya di BUMN, memang selama ini sudah ada usaha untuk meminimalisir peggunaan tenaga kerja yang bukan karyawan. Karenanya, agar terhindar dari permasalahan ini, Marisi menyarankan BUMN agar bisa memilih jenis-jenis pekerjaan yag bisa dijadikan obyek outsourcing.

Seperti yang terpisah dari kegiatan utama, atau kegiatan penunjang, dan tidak menghambat produksi secara langsung. “Selain itu juga harus diperiksa kembali status perusahaan penyedia tenaga kerja, dan pejanjian yang dibuat dengan perusahaan pemasok tenaga kerja itu,” kata Marisi. Masih bingung mencari solusi tenaga alih daya?. IA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *