Membangun Sistem Deteksi Kecurangan

Sebagai usaha untuk membangun birokrasi yang bersih, kementerian atau lembaga pemerintah saat ini dituntut melakukan pencegahan dengan membangun sistem deteksi kecurangan. Sistem seperti ini, sedang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dikenal sebagai Fraud Control Plan (FCP).

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.

Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik negara atau BUMN. Lembaga usaha milik pemerintah ini memang rentan dihinggapi kejahatan korupsi, sehingga perlu memiliki sistem pencegahan seperti FCP.

Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesia Coruption Wacht (ICW) kasus korupsi di badan usaha milik negara, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, agar para pelakunya bisa jera.

Namun, penegakan hukum juga bukan tak memiliki kelemahan. Salah satunya penegakan hukum hanya bisa dilakukan saat sudah terjadi aksi korupsi. Sementara koordinasi antar lembaga penegakan hukum masih lemah, dan sanksi yang diberikan kadang kurang berefek, karena terlalu ringan. “Karenanya dibutuhkan kombinasi antara pencegahan dan pendekatan penegakan hukum,” kata Agus dalam workshop yang digelar Indonesia Infinity yang mengambil tema Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan, yang digelar di Hotel Jakarta Sedayu Darmawangsa- Jakarta, 04 Maret 2016.

Untuk menyusun FCP, menurut Agus ada beberapa hal yang perlu dijadikan acuan. Seperti kebijakan yang terintegrasi dari atas ke bawah, juga mencakup ke semua karyawan, atau pegawai. Struktur pertanggunjawaban juga harus jelas, siapa yang diberi wewenang untuk mengevaluasi dan mengawasi sistem di lembaga tersebut.

Di sisi lain, diperlukan stadarisasi atas risiko fraud. Karena di satu lembaga satu dengan lainnya, atau BUMN satu dengan BUMN lain memiliki sistem berbeda dalam wilayah yang dianggap sebagai fraud. Sementara, juga diperlukan partisipasi penuh karyawan juga perlindungan bagi wistle blower yang melaporkan adanya fraud. “Selain itu juga perlu ada standar investigasi bila sudah ada pelaporan potensi penyimpangan,” kata Agus.

Sementara menurut Wachid Iswanto, pakar keuangan publik, ada beberapa metode yang bisa efektif untuk mendeteksi kecurangan yang bisa terjadi. Metode-metode itu sudah dibuktikan kesahihannya oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sebuah organisasi global yang sangat concern terhadap fraud.

Asosiasi yang  telah berdiri di Amerika sejak tahun 1998 ini menyebut setidaknya ada sepuluh metode yang paling yang bisa berperan dalam melakukan deteksi terhadap fraud. Pertama adalah pengaduan, atau pelaporan adanya kecurangan merupakan alat paling efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian disusul oleh kegiatan manajemen review, dan pemeriksaan oleh auditor.

Selain berbagai model pendeteksian tadi, juga diperlukan pusat informasi atau semacam pusat pelaporan. Bisa dibuat dengan berbasis web atau aplikasi internet, sehingga bisa memberi keleluasaan bagi para pelapor.

Namun sistem informasi berbasis web ini juga tak hanya berisi pengaduan, namun juga bisa digunakan sebagai pusat informasi terkait pengendalian kecurangan yang menyeluruh termasuk informasi terkait dampak dan konsekuensinya.  “Sistem ini juga harus bisa diakses seluruh karyawan, agar mereka bisa mengenali masalah kecurangan dengan baik, etika, batasan dan konsekuensi dari kegiatan fraud.” kata Wachid. IA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *