Konvergensi Bikin Laporan Keuangan jadi Transparan dan Berkualitas

Indonesia berhasil mengimplementasikan PSAK hasil konvergensi dengan IFRS tahap pertama tahun 2012. Pada tahapan pertama tersebut, konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2009 ditargetkan menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2012. Konvergensi bikin laporan keuangan jadi transparan dan berkualitas.

Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keyangan –Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga telah memulai proses konvergensi tahap kedua dengan melakukan konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2014, untuk menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2015. Dengan demikian gap PSAK dan IFRS menjadi semakin pendek.

Jika pada tahap pertama gap itu 3 tahun, maka tahap kedua gap menjadi hanya 1 tahun. Semakin pendek gap tersebut, diharapkan pelaporan akuntansi keuangan entitas di Indonesia semakin transparan dan semakin berkualitas, sehingga dapat disepadankan dengan entitas-entitas di bursa Internasional.

“Pada proses konvergensi tahap kedua, sampai saat ini beberapa PSAK sudah disahkan, baik PSAK baru maupun PSAK revisi. Terdapat beberapa dampak perubahan yang perlu diantisipasi oleh manajemen terutama atas dampak pada angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan,” kata DR. Ludovicus Sensi Wondabio, Senior Partner dari KAP Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny (Member of Moore Stepehens International), Member of Dewan Standar Akuntan (DSAK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 27 November lalu di Yogyakarta.

Bagi perusahaan yang menggunakan SAK dalam penyajian laporan keuangannya, secara tidak langsung juga sudah menyatakan kepatuhannya terhadap penerapan SAK. Meskipun tidak selalu pengungkapan ini tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang salah.

DSAK IAI melakukan perubahan, revisi dan penerbitan PSAK baru, atas 5 PSAK yang mengatur mengenai kepentingan pada entitas lain, yaitu:
1. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasi. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 10. Tidak terdapat perubahan pada proses konsolidasi, namun lebih pada definis pengendalian.

2. PSAK 66 Pengaturan Bersama. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 11, yang mengatur mengenai pengklarifikasian suatu pengaturan bersama atas operasi berama atau ventura bersama. Jika para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut, maka pengaturan bersama tersebut merupaka operasi bersama.

3. PSAK 4 (revisi 2013) Laporan Keuangan Tersendiri, jika sebelumnya PSAK 4 mengatur mengenai laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, maka dalam revisi 2013, PSAK 4 hanya mengatur laporan keuangan tersendiri, yaitu dalam hal entitas induk menerbitkan laporan keuangan induk sendiri. Tidak terdapat perubahan dalam pengaturannya, jika induk menerbitkan laporan keuangan laporan tersendiri, maka laporan keuangan tersebut harus menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasian.

4. PSAk 15 (revisi 2013) Investasi pada entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Tidak terdapat perubahan pengaturan dalam metode ekuitas yang digunakan untuk entitas asosiasi, kini ventura berama juga diharuskan menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat lagi pilihan bagi ventura bersama untuk menggunakan konsolidasi proporsional.

5. PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas lain. Keseluruhan pengaturan mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, diatur dalalm PSAk 67 ini. Tujuan dari PAK ini untuk mengatur informasi yang harus disajikan entitas yang diperlukan untuk mengevaluasi sifat dan resiko yang terkait dengan kepentingan dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kelima PSAk diatas berlaku efektif 1 Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenakan.

Selain itu juga ada PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar yang mengatur pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk semua Pak lain yang mensyaratkan atau mengizikan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar. PSAK 68 menjawab pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan “nilai wajar”,? Serta apakah yang harus diungkapkan mengenai pengukuran nilai wajar? PSAK ini tidak mengatur aset atau liabilitas mana, pendapatan atau beban mana, yang harus diukur dengan nilai wajar.

PSAK di atas masuk dalam SAK umum. Karenanya IAI juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu, tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. “Konvergensi bikin laporan keuangan jadi transparan dan berkualitas,” kata Ludovicus Sensi, Member of IAI. IAIMG_5329 copy

IMG_5347 copy

IMG_5349 copy

IMG_5350 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *