Category: Workshop

 

Strategi Bijak Bayar Pajak

Akuntansi pajak jadi strategi bijak bayar pajak. Ketika Indonesia mulai memperkenalkan pendekatan perpajakan modern self assessment system sekitar awal dekade 1980-an, cara penarikan pajak bagi wwarga negara pun berubah. Dengan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri (self assess) jumlah pajak terutang, memperhitungkan pajak telah dibayar, melunasi kekurangan pajak, dan melaporkannya ke Dirjen Pajak.

Akuntansi perpajakan mulai menjadi bagian penting dari kegiatan pajak di Indonesia. Karena akuntansi pajak menjadi sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan self assessment, di mana dalam sistem baru ini aparat pajak semakin dibatasi dalam menetapkan jumlah pajak, dan mendorong wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dengan akuntansi pajak. Strategi bijak bayar pajak. Dengan akuntansi pajak, penghitungan pajak lebih menekankan asas keadilan, sehingga aparat pajak tidak lagi dominan dan wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak terhitungnya sesuai dengan ketentuan dan asas kepastian hukum (Undang-Undang perpajakan).

Di sisi lain, akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang  perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Dari sisi perusahaan, akuntansi pajak punya peran dalam merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan.

Tentu saja ini adalah kerangka strategi yang positif, bukan untuk mencurangi. Selain itu, melalui akuntansi perpajakan perusahaan juga bisa menganalisis serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang. Melalui teknik pencatatan keuangan ini, perusahaan dapat juga mengimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyajikan di dalam laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial, hingga mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan untuk dijadikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.

Secara garis besar, dengan menyusun akuntansi pajak perusahaan bisa memprediksikan berapa besar pajak yang wajib dibayarkan. Dengan demikian pengambil keputusan mampu mempersiapkannya lebih awal sehingga saat hari H atau saat pembayaran kesulitan dalam mencari dana untuk membayarkan pajak. Dengan kehadiran akuntansi pajak, diharapkan perusahaan mampu menerapkan praktik akuntansi yang baik atas permasalahan pajak, yang meliputi penilaian/perhitungan, pencatatan atau pengakuan atas pajak, dan dapat menyajikan di dalamnya laporan komersial maupun fiskal pada suatu perusahaan.

Penyusunan akuntansi pajak digunakan sebagai arsip atau dokumentasi yang bisa setiap saat dibuka dan dipelajari. Dengan tujuan membandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, apabila ada kemajuan bisa dilanjutkan dan dipertahankan, apabila ada penurunan bisa segera diatasi dan dicarikan solusi yang tepat. Inilah bentuk evaluasi dari akuntansi pajak. Untuk kepentingan bersama, mempelajari bagaimana penerapan akuntansi perpajakan pada laporan keuangan sangat penting. Maka bergabunglah bersama Indonesia Infinity dalam Workshop Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Laporan Keuangan di Bandung pada 17 Maret 2017. indonesiainfinity

Social Mapping untuk CSR

Agar tepat sasaran dalam melaksanakan kegiatan corporate social responsibility (CSR), ada baiknya perusahaan melaksanakan social mapping untuk CSR. Tujuannya, untuk melihat dan mengetahui keadaan masyarakat sekitar sekaligus melakukan need assessment.

Sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dengan tepat. Dengan social mapping (pemetaan community) modal sosial community dapat terlihat. Perusahaan pun dapat mendeteksi potensi program yang mungkin dilakukan dan hambatannya.

Dalam melakukan social mapping, dibutuhkan Parcipatory Rural Appraisal (PRA). PRA adalah tools evaluasi yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan komponen-komponen yang ada di masyarakat.

Tools ini membantu masyarakat menggali informasi, identifikasi masalah, analisis sosial-ekonomi, dan generalisasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta evaluasi dari rencana pembangunan tersebut.

Ingin tahu seperti apa detail dari social mapping? Praktisi Psikologi dan Komunikasi Sosial Nurus Sa’adah akan memaparkannya untuk Anda dalam Workshop Social Mapping untuk CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Infinity pada 17 Maret 2017 di Bandung.

Dengan mengikuti workshop ini, perusahaan Anda dapat lebih efektif dan efisien melaksanakan kegiatan CSR. Silakan menghubungi kontak person Kami untuk mengikuti pelatihan ini.

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU

Sistematis kinerja BUMN berbasis KPKU dibutuhkan perusahaan yang ingin memenangkan persaingan. Untuk itulah Indonesia Infinity akan menggelar Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) saat ini telah mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan sistem dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige (K3MB) atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).

KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Dengan adanya KPKU sebagai pedoman dan alat ukur, maka BUMN diharapkan dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, melakukan diagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), menghadirkan narasumber yang merupakan pakar dan salah satu tim perancang KPKU BUMN. Acara akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Workshop Merancang Program PKBL BUMN, CSR, dan Comdev

Workshop Merancang Program PKBL BUMN, CSR, dan Comdev

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan tentu harus memiliki dampak yang nyata, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara jangka panjang. Indonesia Infinity menyelenggarakan Workshop Merancang Program PKBL BUMN, CSR, dan Comdev pada 21 Oktober 2016.

Kebanyakan perusahaan, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kurang memperhatikan formulasi kebijakan pengembangan program tanggung jawab sosial seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Community Develompent (ComDev) juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas program seperti ini serta signifikannya dampak program tersebut bagi pembangunan masyarakat, maka format program tanggung jawab lingkungan perusahaan perlu dilakukan secara lebih sistematis dan rasional berdasarkan pemahaman teori dan konseptual yang mendalam dan aplikatif.

Jadi, tantangan perusahaan saat ini adalah bagaimana mendesain program ini sebagai bagian dari strategi perusahaan yang memiliki dampak ke arah internal dan eksternal. Hal yang sama juga, di BUMN, proses pendesainan program seperti ini secara sporadis, asal jadi, tak melibatkan stakeholder dan berorientasi promosi sesaat sudah saatnya ditinggalkan.

Agar para pengelola program-program CSR, ComDev, dan PKBL di BUMN memiliki pemahaman memadai secara teori dan konseptual sebagai bekal dalam rangka membangun program PKB, Infinity Indonesia menggelar Workhop Merancang Program PKBL BUMN, CSR, dan Community Development sesuai PER-09/MBU/07/2015 dan ISO 26000 tahun 2010.

Melalui materi Workshop Merancang Program PKBL BUMN, CSR, dan Comdev, peserta dilatih untuk memahami kunci-kunci penting dalam mengelola program tanggung jawab lingkungan perusahaan, “problem solving” dan memastikan efektivitas program yang bisa berdampak bagi pemangku kepentingan/stakeholder. Selain itu juga untuk meningkatkan skill peserta dalam merancang, mengeksekusi dan mengevaluasi program-program ini. IA

Workshop Fraud Auditing dan Akuntansi Forensik

Untuk membantu auditor internal membongkar kecurangan keuangan, Indonesia Infinity menggelar Workshop Fraud Auditing dan Akuntansi Forensik.

Fraud Auditing adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk membongkar kecurangan keuangan. Akuntansi forensik bertujuan untuk menghitung nilai kerugian dan mengumpulkan bukti-bukti untuk penyelesaian hukum baik di pengadilan maupun luar pengadilan. Kemampuan, teknik dan pengetahuan ini sangat dibutuhkan oleh auditor internal.

Dalam workshop kali ini, peserta akan diajarkan Bagaimana Konsep Fraud Triangle dalam identifikasi Fraud serta mengidentifikasi risiko fraud, bagaimana memahami jenis-jenis fraud dan modus operandi.

Selain itu, peserta juga akan diajarkan seperti apa pelaksanaan prosedur dan teknik-teknik audit di pekerjaan lapangan, bagaimana menyusun kertas kerja pemeriksanaan serta menganalisa temuan dan terakhir hingga menyusun laporan audit dan rencana. Workshop Fraud Auditing dan Akuntansi Forensik akan berlangsung pada Jumat, 26 Agustus 2016 di Grand Tjokro Hotel, Bandung.

Workshop Perencanaan Pajak melalui Efisiensi PPN, PPh 21, Withholding Taxes, dan PPh Badan

Pembiayaan pajak bagi perusahaan menjadi bagian terpenting yang harus direncanakan. Perencanaan pajak (tax planning) dan manajemen pajak adalah bentuk dari keniscayaan bagi perusahaan yang membutuhkan adanya efisiensi pembayaran pajak.

Untuk itu, Indonesia Infinity akan menyelenggarakan Workshop Perencanaan Pajak melalui Efisiensi PPN, PPh 21, Withholding Taxes, dan PPh Badan. Di Indonesia, perencanaan pajak diperkenankan dan pengelolaannya harus sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Dengan menyusun perencanaan dan management pajak sejak dini dan tertata, maka risiko meningkatnya beban pembayaran pajak dapat diminimalisir. Jadi perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manjemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perencanan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Salah satu perencanaan perpajakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak adalah melalukan efisiensi. Strategi efisiensi akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat, sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Sesuai aturannya, ada beberapa jenis pajak yang bisa dilakukan efisiensi, seperti PPN, PPh 21, dan PPh Badan. Lalu bagaimana melakukan efisiensi perpajakan yang sesuai aturan, dan tidak melanggar? semuanya akan dibahas dalam Workshop Perencanaan Pajak melalui Efisiensi PPN, PPh 21, Withholding Taxes, dan PPh Badan pada 26 Agustus 2016 di Hotel Grand Tjokro Cihampelas, Bandung. IA

Pengelolaan Pekerja Asing sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015

tenaker-asing

Pasar bebas, selain menghilangkan sekat-sekat antar negara yang membebaskan aliran barang dan jasa, pada akhirnya juga meliberalisasi pasar tenaga kerja. Di Indonesia kebutuhan tenaga asing, tak terhindari, karena ada beberapa tujuan salah satunya soal transfer teknologi.

Di sisi lain, mempekerjakan tenaga kerja asing akan memakan biayanya lebih besar, dan tentunya harus memenuhi banyak syarat. Perusahaan perekrutnya pun tak luput dari beragam aturan ketat. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015, tenaga kerja asing yang hendak masuk ke Indonesia harus memenuhi banyak syarat.

Di antaranya, punya latar pendidikan yang sesuai. Selain itu harus punya sertifikat kompetensi, atau setidaknya memiliki pengalaman 5 tahun. Saat bekerja, mereka juga didampingi oleh tenaga lokal.

Mereka pun wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga lokal. Tenaga kerja asing juga harus punya asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Bagi mereka yang kerja lebih dari 6 bulan wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ikut dalam program jaminan sosial.

Perusahaan yang mempekerjaan juga dibebani berbagai syarat. Mereka harus mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), wajib mengantongi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Izin ini harus diperbarui dalam jangka tertentu, tergantung jabatan dan jenis pekerjaan. Jika tenaga asing sudah siap, perusahaan tersebut juga harus membayar dana kompensasi sebesar US$100 per jabatan, per bulan, per tenaga kerja. Dana setara Rp1,3 juta ini harus dibayar di muka.

Masih banyak peraturan yang perlu disiapkan perusahaan di dalam negeri untuk bisa mempekerjakan tenaga asing. Sementara kebutuhan tenaga asing memang akan semakin bertambah. Sejak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia berdasarkan  IMTA per akhir Februari 2016 mencapai 5.339 orang. Januari ada 2.067 orang untuk TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.

Untuk TKA yang bekerja di bawah 6 bulan ada 516 orang. Sedangkan Februari pekerja masa lebih dari 6 bulan sebanyak 2.303 orang dan 453 orang bekerja di bawah 6 bulan.

Selain itu, terjadi tren penurunan TKA yang masuk ke Indonesia dari 2011 sampai 2015. Pada 2011 jumlah TKA sebanyak 77.307 orang; pada 2012 menjadi 72.427 orang; 2013 sebanyak 68.957 orang; 2014 jumlahnya 68.762 orang, dan pada 2015 menjadi 69.025 orang.

Jabatan yang dominan diisi tenaga kerja asing di Indonesia adalah profesional, direksi, manajer, advisor/konsultan, komisaris, teknisi ahli dan supervisor ahli.

Perusahaan milik negara (BUMN) yang sudah bersiap untuk menjadi pemain global, juga tak akan luput dari kebutuhan tenaga asing untuk diperkerjakan di dalam negeri. Karena itu pemahaman soal aturan pemakaian tenaga asing ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Untuk memberikan  pengetahuan dasar menyiapkan dan mengatasi masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing, Indonesia Infinity menggelar Workshop dan Sosialisasi Pengelolaan Pekerja Asing Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference  Center,  Jakarta 17 Juni 2016

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendasar dan sistematis kepada para praktisi HRD di BUMN juga general affair hingga corporate legal, sehingga mampu menetapkan strategi yang efektif dalam merektur tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga dapat mendayagunakan tenaga kerja asing sebagai faktor katalis untuk mempercepat people development di perusahaan. IA

Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala. Untuk itu, Indonesia Infinity (II) menggelar Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI.

Selama ini, ketentuan akuntansi dan permasalahan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diatur secara lugas. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) juga tidak mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) khusus untuk PKBL.

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan milik negara menggunakan berbagai PSAK yang terkait dengan sifat transaksi PKBL. PSAK yang telah diterbitkan oleh IAI yang lebih dekat  dengan PKBL di antaranya PSAK 31, PSAK 54, dan PSAK 45.

Hingga akhirnya pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan oleh BUMN, yaitu Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 (PER-07) pada 22 Mei 2015 yang telah dicabut dengan PER-09/MBU/07/2015 (PER-09) pada 3 Juli 2015.

Dalam PER-09 disebutkan bahwa sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang sebelumnya dalam PER-08/MBU/2013 (PER-08) dinyatakan bahwa salah satu sumber dana PKBL adalah dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya.

Perubahan Permen tersebut memunculkan pertanyaan apakah entitas akan mengubah perlakuan akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN, yaitu dari yang sebelumnya diakui sebagai beban dalam laba rugi (profit or loss) menjadi diakui sebagai pengurang saldo laba (retained earning).

Atas perubahan itu, IAI pun menggelar rapat khusus terkait pencatatan keuangan PKBL ini. Dan akhirnya dalam rapat pleno tanggal 23 Februari 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK} IAI menyimpulkan bahwa terhadap perubahan Permen tersebut, penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi karena penyaluran dana PKBL tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas (equity transaction) antara BUMN dan Kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya.

Dengan demikian, penyaluran dana PKBL tidak dapat diakui sebagai pengurang saldo laba dan tidak dapat disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu bagaimana praktiknya di lapangan.

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala PKBL : Laporan Triwulan PKBL, Laporan Tahunan PKBL  dan Laporan RKA PKBL.

Laporan Keuangan PKBL tersebut menjadi bagian dari peryanggungjawaban Direksi dalam RUPS, sehingga wajib disusun berdasarkan standar PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimana mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan kegiatan PKBL. Karna hal tersebut Indonesia Infinity mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL Sesuai Standar IAI yang akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU

Sungguh sangatlah penting bagi setiap perusahaan yang ingin konsisten memenangkan persaingan, unggul dalam pencapaian kinerjanya, senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik dihati pelanggan, dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada key stakeholdersnya. Untuk itu dibutuhkan pendekatan sistematis dengan menggunakan instrumen yang telah teruji di dunia. Indonesia Infinity akan menggelar Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) saat ini telah mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan sistem dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige (K3MB) atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).

KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Dengan adanya KPKU sebagai pedoman dan alat ukur, maka BUMN diharapkan dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, melakukan diagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU akan menghadirkan Narasumber yang merupakan pakar dan salah satu tim perancang KPKU BUMN. Acara akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions

Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki kepedulian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas, Indonesia Infinity menyelenggarakan Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions.

Kualitas SDM yang unggul bakal menentukan perusahaan mampu bersaing atau tidak, baik nasional maupun internasional. Langkah yang paling strategis dalam persoalan pemilikan SDM yang hebat dan professional adalah mencari dan menentukan kandidat suatu jabatan secara efektif dan efisien.

Hal ini merupakan pintu masuk utama yang harus dijaga secara ketat oleh manajemen, agar perusahaan memiliki SDM yang diharapkan. Untuk itu perusahaan harus memiliki orang-orang yang paham bagaimana fungsi rekrutmen di perusahaannya dan bagaimana menjalankan tugas sesuai harapan perusahaan.

Saat Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions peserta akan diajari bagaimana mendapatkan sumber-sumber kandidat yang potensial? bagaimana menyeleksi mereka? bagaimana teknik bertanya (probing) dalam menggali potensi mereka? selama 2 hari.

Melalui program ini, para peserta diharapkan akan mendapatkan pemahaman lebih lengkap dan dapat menjalankan fungsi rekrutmen dengan efektif. IA