Category: Berita

 

Meredam Dampak Risiko Pajak

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Risiko dalam berbagai wujud dan sumber menciptakan tantangan dan sekaligus ketidakpastian. Kesadaran untuk meredam dampak risiko pajak menjadi sebuah peluang adalah impian semua instansi, tetapi risiko menjadi sangat tidak sederhana, karena memiliki kecenderungan ketidakpastian yang tinggi.

Oleh karena itu, perlunya manajemen risiko untuk membantu organisasi dalam meredam dampak risiko pajak yang mungkin terjadi pada pencapaian tujuan organisasi. Dan disadari atau tidak, ternyata hanya risiko yang terindentifikasi yang dapat dikelola. Risiko yang tidak terindentifikasi karena sifatnya yang datang tiba-tiba,akan sulit dikelola. Karena itu, diperlukan sebuah identifikasi risiko, untuk meminimalkan dampak yang bisa diterima perusahaan.

Dan salah satu risiko yang bisa diidentifikasikan adalah risiko perpajakan. Agar terhindar dari risiko-risiko perpajakan yang melekat dalam setiap transaksi bisnis, Wajib Pajak (WP) membutuhkan kemampuan mengidentifikasi berbagai risiko perpajakan yang relevan dalam suatu bisnis. Selain itu juga diperlukan kemampuan teknik untuk mengukur risiko perpajakan tersebut, serta mengintegrasikannya dalam sistem manajemen risiko organisasi.

Indonesia Infinity menggelar Workshop Manajemen Risiko Perpajakan Perusahaan dengan tujuan meredam dampak risiko pajak. Workshop  dilaksanakan di Hotel Grand Tjokro, Bandung, 19 Februari lalu. Pembicara dalam acara ini adalah Nur Hidayat, Konsultan Pajak Brevet C, dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat.

Menurut Nur, seluruh isi perusahaan rentan terhadap risiko khususnya risiko perpajakan ini. Risiko ini juga bisa dialami setiap waktu, juga bisa membuat nama baik perusahaan terdampak. ”Nama baik perusahaan sulit dibangun, tapi sangat gampang dihancukan,” kata Nur.

Jadi untuk bisa menghidari dampak dari dampak risiko perpajakan, diperlukan manajemen risiko perpajakan yang tepat. Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal yaitu menekan risiko yang meliputi aneka manfaat.
Seperti memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko. Juga perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, serta lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko.

Salah satu potensi risiko sektor perpajakan adalah pada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Selain itu, ada risiko reputasi yang antara lain disebabkan publikasi atau persepsi negatif terkait dengan aktivitas bisnis. Risiko tersebut tidak terkait langsung dengan kerugian finansial. Tetapi, lebih sulit diselesaikan dan makan waktu lama.

Agar semua risiko terkait perpajakan itu bisa dihindari, maka diperlukan pegukuran dampak risiko, juga usaha untuk meminimalisir dampak dari risiko yang dihadapi. Perusahan juga bisa melakukan pemindahan risiko perpajakan, bila memang dirasa terlalu memberatkan untuk menghadapi langsung urusan penanganan risiko ini. “Bisa memberikan tugas ini ke konsultan pajak,” kata Nur, yang juga berprofesi sebagai kuasa hukum dalam persengkataan perpajakan di pengadilan perpajakan. IA

Pahami Doktrin BJR agar Terhindar dari Objek Kriminalisasi

Pahami doktrin BJR agar terhindar dari objek kriminalisasi. Ya, konsep tentang perlindungan terhadap direksi atau yang lebih dikenal sebagai Business Judgement Rule (BJR) sebenarnya mampu melindungi manajemen BUMN dari jeratan hukum, bila dilaksanakan sesuai aturan mainnya.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 97 ayat 5 UU PT, “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”. Bagitu pula yang dijelaskan dalam pasal 114 ayat 5 UU PT.

Direksi atau Komisaris pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengurus perseroan, harus memahami doktrin-doktrin yang ada pada teori hukum korporasi, yaitu piercing the corporate veil, ultra vires, fiduciary duties, business judgement rule, alter ego dan instrumentality. Karena tidak jarang, suatu aksi korporasi yang diputuskan manajemen BUMN dijadikan objek kriminalisasi dan dianggap mengandung tindak pidana korupsi.

Marisi P. Purba, Pembicara dalam Workshop Memahami Business Judgement Rule (BJR) sebagai Doktrin Kekebalan Pengurus BUMN menjelaskan, pahami doktrin BJR agar terhindar dari objek kriminalisasi. Pemahaman doktrin BJR di Indonesia dan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, itu berbeda. Pasal 97 ayat 5 dan pasal 114 ayat 5 UU PT mewajibkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memberikan pembuktian (pembuktian terbalik). Sedangkan di negara seperti Amerika yang menerapkan asas presumption of innocence, atau pembuktian ada di pihak yang menggugat.

Sementara itu, dalam workshop yang diselenggarakan Indonesia Infinity ini, peserta yang terdiri dari 8 BUMN dapat membedah dengan detail kasus korupsi di BUMN dari kacamata Doktrin BJR.

IMG_5805 copy

IMG_5822 copy

IMG_5853 copy

IMG_5855 copy

IMG_5858 copy

IMG_5859 copy

IMG_5860 copy

Konvergensi Bikin Laporan Keuangan jadi Transparan dan Berkualitas

Indonesia berhasil mengimplementasikan PSAK hasil konvergensi dengan IFRS tahap pertama tahun 2012. Pada tahapan pertama tersebut, konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2009 ditargetkan menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2012. Konvergensi bikin laporan keuangan jadi transparan dan berkualitas.

Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keyangan –Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga telah memulai proses konvergensi tahap kedua dengan melakukan konvergensi IFRS per posisi 1 Januari 2014, untuk menjadi PSAK yang berlaku efektif di 1 Januari 2015. Dengan demikian gap PSAK dan IFRS menjadi semakin pendek.

Jika pada tahap pertama gap itu 3 tahun, maka tahap kedua gap menjadi hanya 1 tahun. Semakin pendek gap tersebut, diharapkan pelaporan akuntansi keuangan entitas di Indonesia semakin transparan dan semakin berkualitas, sehingga dapat disepadankan dengan entitas-entitas di bursa Internasional.

“Pada proses konvergensi tahap kedua, sampai saat ini beberapa PSAK sudah disahkan, baik PSAK baru maupun PSAK revisi. Terdapat beberapa dampak perubahan yang perlu diantisipasi oleh manajemen terutama atas dampak pada angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan,” kata DR. Ludovicus Sensi Wondabio, Senior Partner dari KAP Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny (Member of Moore Stepehens International), Member of Dewan Standar Akuntan (DSAK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 27 November lalu di Yogyakarta.

Bagi perusahaan yang menggunakan SAK dalam penyajian laporan keuangannya, secara tidak langsung juga sudah menyatakan kepatuhannya terhadap penerapan SAK. Meskipun tidak selalu pengungkapan ini tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang salah.

DSAK IAI melakukan perubahan, revisi dan penerbitan PSAK baru, atas 5 PSAK yang mengatur mengenai kepentingan pada entitas lain, yaitu:
1. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasi. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 10. Tidak terdapat perubahan pada proses konsolidasi, namun lebih pada definis pengendalian.

2. PSAK 66 Pengaturan Bersama. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 11, yang mengatur mengenai pengklarifikasian suatu pengaturan bersama atas operasi berama atau ventura bersama. Jika para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut, maka pengaturan bersama tersebut merupaka operasi bersama.

3. PSAK 4 (revisi 2013) Laporan Keuangan Tersendiri, jika sebelumnya PSAK 4 mengatur mengenai laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, maka dalam revisi 2013, PSAK 4 hanya mengatur laporan keuangan tersendiri, yaitu dalam hal entitas induk menerbitkan laporan keuangan induk sendiri. Tidak terdapat perubahan dalam pengaturannya, jika induk menerbitkan laporan keuangan laporan tersendiri, maka laporan keuangan tersebut harus menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasian.

4. PSAk 15 (revisi 2013) Investasi pada entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Tidak terdapat perubahan pengaturan dalam metode ekuitas yang digunakan untuk entitas asosiasi, kini ventura berama juga diharuskan menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat lagi pilihan bagi ventura bersama untuk menggunakan konsolidasi proporsional.

5. PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas lain. Keseluruhan pengaturan mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, diatur dalalm PSAk 67 ini. Tujuan dari PAK ini untuk mengatur informasi yang harus disajikan entitas yang diperlukan untuk mengevaluasi sifat dan resiko yang terkait dengan kepentingan dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kelima PSAk diatas berlaku efektif 1 Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenakan.

Selain itu juga ada PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar yang mengatur pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk semua Pak lain yang mensyaratkan atau mengizikan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar. PSAK 68 menjawab pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan “nilai wajar”,? Serta apakah yang harus diungkapkan mengenai pengukuran nilai wajar? PSAK ini tidak mengatur aset atau liabilitas mana, pendapatan atau beban mana, yang harus diukur dengan nilai wajar.

PSAK di atas masuk dalam SAK umum. Karenanya IAI juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu, tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. “Konvergensi bikin laporan keuangan jadi transparan dan berkualitas,” kata Ludovicus Sensi, Member of IAI. IAIMG_5329 copy

IMG_5347 copy

IMG_5349 copy

IMG_5350 copy

UKM Wajib Punya Laporan Keuangan

Organisasi usaha kecil menengah (UKM) yang ikut dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah berkembang cukup pesat, baik jumlah maupun nilai asetnya, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Dan, UKM wajib punya laporan keuangan.

Pada dasarnya pendirian perusahaan, meskipun skalanya kecil adalah untuk memperoleh laba. Namun kebanyakan UKM tidak memisahkan harta pribadi dan perusahaan, dan tidak mengetahui berbagai faktor dalam proses usaha. Seperti jumlah pendapatan yang diperoleh, juga biaya yang dikeluarkan. Pengelola UKM juga sering tidak tahu sedang untung atau rugi, tidak tahu jumlah harta yang dimiliki dan tidak tahu jumlah modal yang dimiliki. Semua ini karena pengelola UKM tidak membuat laporan keuangan.

Tidak adanya laporan keuangan di UKM, disebabkan berbagai hal. Seperti kurang pengetahuan, karena tidak mengerti manfaatnya, juga akibat keterbatasan sumber daya yang ujungnya diperlukan biaya khusus untuk menyediakan laporan keuangan.

Sementara, di sisi lain, UKM binaan BUMN perlu membuat laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 9 tahun 2015 pasal 4c yang menyatakan mitra binaan BUMN wajib melaporkan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Karenanya, dalam laporan pengelolaan keuangan, UKM perlu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk investor. Adanya laporan keuangan, memudahkan investor melihat apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Ada beberapa bagian yang bisa dilakukan pengelola UKM untuk bisa membuat laporan keuangan sederhana yang kredibel. Langkah pertama tentu saja adalah memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Kemudian buat perencanaan penggunaan uang.

Di sini diperlukan rencana pengeluaran dengan target-target penjualan dan penerimaan kas. Urungkan rencana-rencana belanja modal jika tidak memberikan manfaat dalam meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya-biaya.

Lakukan analisa “cost and benefit” atau “untung rugi” untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang anda tidak bakal sia-sia dan memberikan return yang menguntungkan.

Langkah selanjutnya adalah membuat buku catatan keuangan. Ini perlu dilakukan, karena bisnis tidak cukup dikelola berdasarkan ingatan, melainkan dengan catatan yang lengkap. Minimal pengelola wajib memiliki buku kas yang mencatat keluar masuknya uang. Lalu cocokkan setiap hari saldo uang dengan catatan pengelola. Ini untuk mengontrol lalu lintas uang dan memastikan tidak ada uang yang terselip.

Kemudian perlu ada peningkatan kemampuan administrasi untuk mencatat penjualan dan biaya-biaya. Tidak kalah penting, juga harus mencatat saldo-saldo hutang piutang, persediaan dan aset-aset tetap. Bila dirasa mampu, penggunaan sistem komputer untuk memudahkan proses pencatatan sangat disarankan.

Langkah selanjutnya adalah menghitung keuntungan dengan benar. Bagian yang paling kritikal dalam menghitung keuntungan adalah menghitung biaya-biaya. Sebagian besar biaya bisa diketahui karena melibatkan pembayaran uang tunai. Sebagian yang lain tidak berupa uang kas.

Kemudian putar arus kas lebih cepat. Jangan hanya berpusat pada keuntungan. Manajemen keuangan meliputi juga bagaimana pengelola mengelola hutang, piutang dan persediaan barang dagangan. Banyak usaha mengalami kesulitan kas meski catatan akuntansi mereka menunjukkan angka berwarna biru.

Tahapan ini perlu dilakukan, agar langkah selanjutnya yaitu pengendalian harta, hutang dan modal bisa lancar dilakukan. Secara berkala, pengelola memang perlu memeriksa persediaan di gudang dan memastikan semuanya dalam keadaan lengkap dan baik.

Langkah terakhir adalah perlu menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Pengelola berhak untuk menikmati keuntungan dari bisnisnya, namun bukan berarti ia bisa menghabiskannya begitu saja. Pemilik UKM tetap harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan usaha.

Semakin besar dan luas bidang usaha, semakin kompleks pengelolaan keuangan suatu usaha. Ketika usaha melibatkan kreditor dan investor, maka semakin tinggi tuntutan untuk mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual, melainkan juga mengatur keuangan. Untuk itu, UKM wajib punya laporan keuangan. IA
IMG_5384 copy

IMG_5383 copy

IMG_5381 copy

IMG_5386 copy

Revaluasi Aset BUMN berdasarkan Aspek Akuntansi dan Perpajakan

Pemerintah telah mencanangkan revaluasi aset BUMN yang ditujukan untuk memperbaiki rasio keuangan, terutama debt to equity ratio. Revaluasi aset BUMN tentu akan meningkatkan solvabilitas dan meningkatkan permodalan BUMN. Seperti apa revaluasi aset BUMN berdasarkan aspek akuntansi dan perpajakan?

Pemerintah telah menerbitkan PMK No.191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK No.191/PMK.010/2015). Berdasarkan peraturan tersebut, BUMN yang melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015 akan diberikan keringanan dengan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (sebelumnya 10%). Tentu ini adalah insentif yang menarik bagi setiap BUMN.

Namun BUMN tetap harus berhati-hati dalam memutuskan apakah melakukan revaluasi atau tidak. Kemampuan BUMN dalam melaksanakannya harus dipertimbangkan, sebab revaluasi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti pembayaran pajak penghasilan (3%) dan biaya konsultan penilai.

Konsep revaluasi aset BUMN berdasarkan PMK No.191/PMK.010/2015 tentu berbeda dengan revaluation model yang dikenal dalam PSAK 16 dan PSAK 19. Sebab, revaluasi aset BUMN diharapkan dilakukan hanya satu kali saja dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset BUMN. Sedangkan revaluasi aset berdasarkan revaluation model dilakukan setiap tahun.

Bagaimana manajemen BUMN menyikapi insentif revaluasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah tersebut? Bagaimana revaluasi aset BUMN berdasarkan aspek akuntansi dan perpajakan secara detail? Temukan jawabannya dalam Workshop Aspek Akuntansi & Perpajakan Revaluasi Aset BUMN yang diselenggarakan Indonesia Infinity pada 16 Desember 2015 di Trans Luxury Hotel – Bandung. IA

Strategi Menghindari Kecurangan Pelaporan Keuangan

Diperlukan kecermatan dalam membaca laporan keuangan. Agar terhindar dari tuntutan pidana, seorang manajer keuangan juga perlu paham aspek hukumnya. Inilah strategi menghindari kecurangan pelaporan keuangan.

Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) menyebutkan bahwa, dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya koorporasi serta merupakan indikator penilaian kesehatan BUMN. Oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan harus mengandung Informasi yang memiliki kualitas andal dan bebas dari kesalahan hukum formal dan material.

Untuk memastikan aktivitas keuangan yang diterapkan dalam perusahaan serta penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan hukum yang berlaku maka seorang manajer keuangan atau internal auditor harus memiliki kemampuan lebih untuk mendeteksi adanya kecurangan atau manipulasi dalam sebuah laporan keuangan.

Menurut Pengurus Ikatan Akuntansi Bandung, Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, deteksi ini sangat diperlukan untuk menghindarkan pengurus perusahaan baik dewan direksi atau dewan komisaris mendapat tuntutan hukum baik secara perdata atau pidana dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan di kemudian hari.

“Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi dan kaidah hukum yang berlaku dapat menghindarkan pengurus perusahaan dari tuntutan pihak lain,” ujarnya. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain kreditur, pemegang saham, karyawan dan pemerintah yang dalam hal ini adalah kantor pajak.

Dewasa ini banyak sekali cara yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang “nakal” untuk memanipulasi laporan keuangannya. Apabila cara ini lolos dari pengawasan pihak auditor internal tentu akan berakibat fatal bagi perusahaan.

Lebih lanjut Marisi mengatakan, perlu strategi menghindari kecurangan pelaporan keuangan. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai dalam melakukan manipulasi laporan keuangannya yaitu melakukan pengakuan pendapatan terlalu dini, mencatatkan pendapatan fiktif, serta mengatur cara depresiasi dan amortisasi.

Meski secara akuntansi pemakaian teknik tersebut tidak sesuai dengan hukum maka pihak yang menerapkannya dapat dituntut secara pidana atau perdata. Untuk itulah selain menguasai ilmu akuntansi, ada baiknya seorang manajer keuangan atau internal auditor belajar tentang kaidah hukum yang berkaitan dengan aspek keuangan. @IA

Pelaporan Harus Mudah Dipahami

Pelaporan Harus Mudah Dipahami. Dalam setiap kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu ada pelaporan keuangan atau pembukuan. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Alasan perlunya laporan keuangan yang terpercaya, karena unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina.

Tujuan pelaporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, aktivitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya serta merupakan indikator penilaian kesehatan BUMN Pembina.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang harusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (accountable).

Selain dituntut dapat menyajikan laporan keuangan PKBL secara wajar, Unit PKBL juga dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya, sehingga laporan keuangan PKBL mendapat opini wajar dalam semua hal yang material dari auditor.

Saat ini sudah ada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagai patokan dalam penyusunan Laporan Keuangan PKBL CSR BUMN yang didasarkan pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut Susilo B. Utomo, Senior Manajer Keuangan PT Telkom Indonesia, ada beberapa hal dalam pelaporan keuangan Program PKBL yang harus menjadi perhatian pihak manajemen BUMN Pembina. Di antaranya adalah pelaporan harus mudah dipahami. “Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna,” katanya di Hotel Santika Bandung, pada 18 September lalu.

Untuk tujuan ini, pengguna diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas unit PKBL serta memiliki kemauan untuk mempelajarinya. Selain itu Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Susilo menambahkan, dalam pelaporan keuangan Program PKBL, seharusnya substansi mengungguli bentuk (substance over form). Artinya transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. “Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum,” jelasnya

Selain itu, agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. IA

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 1

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 2

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 3

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 4

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 5

WS Pelaporan Keuangan dan Sukses PKBL - CSR BUMN 6

Dukung Sinergi BUMN, Forum CFO Dibentuk

Dukung Sinergi BUMN Forum CFO Dibentuk. Mendukung berjalannya sinergi BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk menggagas terbentuknya Forum Direktur Keuangan Badan Usaha Milik Negara (Chief Financial Officer/CFO BUMN). Forum ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja terbaik BUMN.

Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta forum CFO dapat dilaksanakan dengan rutin. “Kalau bisa dibuat secara rutin (pertemuan). Forum ini dapat mempererat kerja sama dan membangun keuangan BUMN menjadi akuntabilitas atau terhitung dengan baik,” ujarnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Ari Askhara Danadiputra yang juga merupakan Koordinator Forum CFO BUMN mengatakan, kegiatan yang dihadiri direktur keuangan dari 31 BUMN di Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah berkomunikasi dan berbagi informasi antarpara direktur keuangan BUMN.

“Forum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para CFO untuk saling melakukan pertukaran informasi, pandangan, dan melaksanakan diskusi/pembahasan terhadap berbagai isu dan perkembangan seputar finansial. Itu seperti isu regulasi Bank Indonesia terkait transaksi hedging serta program-program efisiensi yang dilaksanakan di BUMN,” katanya, Senin (3/8/2015).

Saat ini Forum CFO BUMN beranggotakan 31 BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jiwasraya (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Pos Indonesia (Persero).
Pertemuan Forum CFO BUMN dilaksanakan secara rutin dan diselenggarakan bergantian oleh seluruh anggota forum.