Category: Berita

 

Langkah Pertama Saat Memutuskan Berbisnis

Ketika Anda ingin memulai sebuah usaha, pastikan langkah pertama saat memutuskan berbisnis adalah mempersiapkan semua hal secara matang. Meski banyak orang bilang, berbisnis itu seperti mengundi nasib, berjudi. Modal yang akan kita lepas untuk usaha, akan dipertaruhkan. Hasilnya usaha Anda bisa sukses, atau bisa gagal, hingga duit Anda pun melayang.

Anggapan seperti itu, tidak semua benar, dan tidak semua salah. Bisnis yang tidak disiapkan dengan baik, tentu bisa menuai celaka. Dalam kasus ini, seorang yang memulai bisnis tanpa dasar yang baik, hanya mengharapkan kemungkinan, maka dia sedang mengundi hidupnya.

Namun, bisnis juga berarti sebuah strategi, yang disiapkan melalui perhitungan-perhitungan pelik, namun masuk akal. Sehingga jalan kesuksesan, sebenarnya bisa dicapai, bila semua perhitungan itu bisa dilakukan. Di sinilah bedanya bisnis dengan berjudi, yang hanya menggantungkan pada keberuntungan.

Pengolahan data dan analisis, bagi seseorang yang ingin memulai bisnis, adalah sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan, seharusnya. Apalagi mengembangkan bisnis yang sukses. Dan ketika kesuksesan itu diraih, para investor, vendor, pelanggan dan orang-orang yang bekerja untuk Anda juga akan menikmati keberhasilan itu.

Setelah melakukan langkah pertama saat memutuskan berbisnis, selanjutnya membuat perencanaan. Perencanaan harus dilakukan dengan saksama. Sebagian keputusan bisnis yang akan dibuat kelak di kemudian hari akan jauh lebih efektif bila didasarkan pada model bisnis yang tepat, karena tanpa itu, berat rasanya untuk meraih kesuksesan.

Nah, ketika Anda menganalisis model bisnis Anda saat ini, yang pertama harus dilakukan adalah Anda harus memahami bahwa bisnis ini akan punya kemungkinan gagal. Karenanya singkirkan segala sikap yang terlalu optimis, apalagi yang sangat berlebihan.

Misalnya, produk Anda lebih baik dengan pesaing, atau lebih murah. Sehingga Anda yakin akan mudah bersaing dengan pengusaha sejenis. Memang ini intuisi yang baik, namun, itu tidak akan efektif bila Anda belum bicara dengan 200 orang di daerah itu, dan 80% di antara mereka akan menyambut baik produk yang akan Anda jajakan.

Dengan kata lain, intuisi bisnis Anda akan menjadi sebuah asumsi yang valid bila Anda sudah melakukan riset yang mendalam terkait potensi produk yang akan ditawarkan. Jadi kunci utamanya adalah selalu bersikap obyektif.

Anda harus mengakui betapa sulitnya menciptakan dan memiliki usaha yang sukses. Banyak bisnis yang bangkrut dalam periode setahun atau dua tahun pertamanya. Bisa saja ada investor yang masuk, namun, keberhasilan investasi itu juga akan tergantung dari besarnya ide yang Anda miliki.

Karenanya, selalu konsultasikan hal-hal yang akan menghambat usaha Anda. Banyak pendapat, tentu akan lebih baik dari hanya satu wacana yang berasal dari satu sumber. Bagaimana pun, Anda perlu melakukan evaluasi terhadap bisnia yang akan atau yang baru Anda mulai.

Carilah orang-orang yang mau memberikan pendapat, yang mau mengatakan apa yang mereka pikirkan, bukan yang ingin mengatakan apa yang ingin Anda dengar.

Baca juga : Mengasah Daya Saing Diri

Dan yang tak hanya kalah penting, dan ini yang membedakan dengan aksi judi, adalah pemakaian data statistik. Karena dengan data yang valid, Anda akan menghindari aksi menebak, yang tidak berdasar. Bisnis memang perlu detail, karena itu kunci.

Dan ketika Anda melakukan evaluasi, tetaplah bersikap  pragmatis, serta teguh dalam pendirian. Hindari menipu diri sendiri dalam proyeksi bisnis yang serba indah. Bahkan sebuah bisnis yang terlihat tahan banting, harus dikupas mendalam, untuk melihat kelemahannya.

Contohlah pebalap Formula 1. Ia serius memacu kendaraannya, dengan kecepatan kencang. Namun ia juga harus terus waspada. Ia menggunakan matanya untuk melihat track, ia juga mendengar instruksi dari timnya untuk menakar kekuatan lawan. Bila ia meremehkan satu aspek, satu kesalahan kecil akan terjadi. Dan tentu akibatnya fatal.

Jadi apa langkah pertama saat memutuskan berbisnis?

Editor : Erland
Foto : freepik

Mengasah Daya Saing Diri

Dalam dunia yang penuh persaingan, setiap individu dituntut untuk bisa memiliki nilai tambah yang membedakan kualitas dirinya dengan orang lain. Terus mengasah daya saing diri, bisa berarti orang itu akan lebih mudah memasuki ke jenjang tertentu yang dampaknya juga akan positif bagi kualitas kehidupannya.

Nilai tambah dari setiap orang bisa berarti keunggulan yang dimiliki satu individu. Biasanya seseorang sudah sejak awal memiliki dua jenis keunggulan, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah nilai yang dimiliki di dalam diri sendiri, yang tidak dimiliki orang lain. Sementara keunggulan kompetitif merupakan nilai lebih yang dimiliki dengan jalan mengasah potensi yang sudah dimiliki.

Kualitas diri dalam segala aspeknya, memang bisa ditingkatkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Ada beberapa langkah untuk bisa mengasah semua potensi keunggulan itu. Dan ini bisa dimulai dengan cara membaca.

Karena dengan aktivitas ini, maka pikiran akan mendapatkan input yang akurat, dan informasi yang maha luas. Dengan membaca, seseorang bisa belajar sesuatu, mendapatkan pengalaman baru, meski ia belum pernah mengalaminya sendiri.

Kejadian atau peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan, yang bisa diambil pelajarannya dapat meningkatkan pengetahuan setiap orang yang membaca, sehingga bisa mempengaruhi sikap dan tindakannya, ketika menghadapi sesuatu peristiwa. Di sinilah daya saing bisa didapatkan.

Selain membaca, mengasah daya saing juga bisa dilakukan dengan mendengar. Bertanya dan mendapat jawaban dari orang-orang pintar, juga berpengalaman, pastinya akan menambah wawasan kita. Mendengar akan melatih kesabaran, ketelitian dan konsentrasi.

Efeknya, jika antusias mendengarkan uraian seseorang, maka orang tersebut akan lebih respek ke kita, di samping banyak ilmu yang ditularkan.

Setelah membaca, kemudian mendengar, maka sudah sepantasnya peningkatan daya saing diri diuji dalam kemampuan menulis. Di sinilah, daya serap ilmu dan informasi dari kegiatan sebelumnya dibuktikan. Menulis, bagaimana pun akan melatih penerapan pola pikir yang kritis dan kaya akan pengetahuan.

Nah, setelah mendapat pengalaman dari membaca mendengar, dan mengungkapkannya dalam tulisan, maka sudah waktunya untuk mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Ini perlu dilakukan, karena tanpa mencoba melakukan hal-hal yang sudah kita serap, maka ilmu yang sudah kita dapatkan bisa-bisa tak ada maknanya. Tak berfungsi karna miskin praktik. Ilmu akan terbuang dan mubazir.

Langkah yang tak kalah penting adalah mengevaluasi, apa yang sudah dilakukan, berdasar ilmu yang sudah didapat. Evaluasi, akan menjadi sebuah koreksi diri, dan pembenahan atas kesalahan langkah yang sudah dilakukan.

Dari sinilah akan terbentuk mental yang tak pernah menyerah untuk meraih kesuksesan. Karena kesuksesan memang tidak bisa dicapai hanya sekali jalan, butuh evaluasi, peninjauan ulang dari semua apa yang sudah didapat dan lakukan.

Baca juga : Manajemen Organisasi Melalui Audit Internal

Editor : ElandFoto : freepik.com

Manajemen Organisasi Melalui Audit Internal

Manajemen organisasi melalui audit internal sangat penting, seiring perkembangan bisnis, terutama dengan adanya tuntutan terhadap pengelolaan perusahaan dan pengendalian risiko yang sehat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, rentang kendali (span of control) antara Direksi dan Manajemen Senior dengan para pelaksana operasional semakin lebar dan kompleks.

Oleh karena itu internal audit diharapkan dapat membantu Direksi dan Manajemen Senior dalam memastikan keyakinan yang wajar bahwa kegiatan operasional telah berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta bernilai tambah.

Agar penjabaran operasional dan visi, misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan internal audit perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka ditetapkan Pedoman Kerja Internal Audit.

Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Juga melakukan pemeriksaan yang fungsinya adalah sebagai staf pembantu manajemen.

Selain itu, internal audit juga bisa menilai dan membahas prosedur dan keuangan serta pembukuan. Di sisi lain, pemeriksa harus independen terhadap bendahara dan kepala pembukuan di mana aktivitas perusahaan dilakukan terus menerus.

Sedangkan tujuan diadakannya internal auditing ini di antaranya membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan apakah sudah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan.

Melalui internal audit, maka kekayaan perusahaan atau organisasi bisa dinilai, apakah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala risiko kerugian, serta meyakinkan terkait tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi.

Beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor internal salah satunya adalah sebagai pemecah masalah. Karena temuan audit pada hakikatnya adalah masalah. Karenanya auditor internal harus mampu menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving) yang rasional.

Jika tidak, temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu menyelesaikannya dengan audit.

Karenanya, auditor harus mengembangkan hubungan antar manusia yang baik. Dalam hal ini, peran kepribadian auditor menjadi sangat menentukan.

Baca juga : WORKSHOP FRAUD AUDITING DAN AKUNTANSI FORENSIK

Editor : Erland
Foto : Berbagai Sumber

Akuntansi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Pencatatan keuangan, atau yang disebut sebagai akuntansi selalu dipakai dalam kegiatan bisnis di seluruh dunia. Akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, akuntansi bisa disebut sebagai sebuah bahasa bisnis,  karena dengan laporan akuntansi, seorang bisa menentukan seperti apa keadaan sebuah perusahaan.

Jadi akuntansi memiliki peran begitu penting dalam bisnis. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi begitu diperlukan baik oleh pihak internal perusahaan, maupun dari luar perusahaan. Dari internal, laporan keuangan dari hasil kerja para akuntan akan digunakan manajer untuk untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan.

Sementara, pihak investor memerlukan data akuntansi untuk menganalisis perkembangan organisasi di mana ia ingin menanamkan modalnya. Dalam hal ini, investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntik dana dari investor.

Laporan keuangan juga menjadi perhatian lembaga atau instansi pemerintah di negara  di mana perusahaan itu didirikan. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan.

Baca juga : WORKSHOP ASPEK LEGAL DAN AKUNTANSI MERGER, AKUISISI, SPIN-OFF

Selain itu, pelaporan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak kreditur, untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditur adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya.

Dalam proses pengumpulan data keuangan itu, proses akuntansi akan melewati berbagai fase. Dari identifikasi, penilaian kebutuhan, membuat rancangan sistem informasinya, pencatatan data ekonomi hingga persiapan pembuatan laporan keuangannya.

Secara awam, akuntansi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan informasi keuangan. Namun, karena kedalaman proses akuntansi, yang memerlukan ketelitian, dan strategi maka akuntansi juga sering disebut sebagai seni pencatatan keuangan.

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni meskipun diakui adanya beberapa aspek dalam akuntansi sebagai bidang ilmu pasti. Menurut definisi AICPA tersebut, letak seni pada akuntansi terdapat pada kata “creative skill and ability“.

Ini bisa berarti, akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan sering menggunakan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Namun, sebagai sebuah metode, produk akuntansi adalah informasi keuangan yang menjembatani kepentingan pihak pemakai laporan keuangan dengan aktivitas suatu unit usaha. Keindahan sebagai hasil produk seni sama sekali tidak terdapat dalam akuntansi.

Laporan keuangan yang disajikan secara rapi bukanlah suatu seni, akan tetapi agar pemakai laporan tersebut lebih mudah untuk membaca dan memahami. Akuntansi tidak menitikberatkan keindahan, tetapi yang lebih penting adalah kelayakan dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkannya.

Editor : Eland
Foto : Berbagai Sumber

Cegah Kerugian Program PKBL dengan Pencatatan yang Kredibel

Cegah kerugian program PKBL dengan pencatatan yang kredibel merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola program. Tetapi sayangnya, belum semua perusahaan termasuk BUMN melakukannya.

Itu sebabnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasukkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) ke dalam pembukuan BUMN agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bahkan, BPK juga menginginkan adanya Peraturan Menteri (Permen) khusus yang mengatur pencatatan dana PKBL. Sementara itu, terkait temuan indikasi kerugian negara beberapa program dalam PKBL tersebut, BPK sudah menggandeng Bareskrim Polri. “Kita melihat, dana PKBL ini cukup bermasalah, makanya kami minta Bu Menteri untuk membuat permen agar PKBL ini masuk ke dalam pembukuan BUMN sebagai faktor pengurang pajak dan dikelola dengan benar,” ujar Anggota Bidang VII BPK Achsanul Qosasi Mei lalu.

Achsanul menambahkan, masalah PKBL yang utama adalah pengelolaan dana yang tak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara, terutama perencanaan anggaran, sehingga menyebabkan indikasi dan potensi kerugian. Bahkan dana PKBL ini tak terserap secara maksimal.

Penemuan BPK menunjukkan bahwa dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang diaudit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar.

Tertib dalam laporan keuangan PKBL, selama ini sebenarnya sudah dilakukan banyak BUMN. Bahkan pelatihan untuk membuat pencatatan yang baik terkait akuntansi program ini juga banyak dilakukan. Seperti yang digelar Indonesia Infinity pada 27 Mei lalu di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung.

Salah satu pembicara dalam workshop itu, Agung Nugroho, trainer menyebutkan, dengan adanya pelatihan seperti ini maka kesadaran penganggung jawab atau manajemen PKBL tentang pokok‐pokok dan konsekuensi dari peraturan terbaru di bidang PKB akan bisa ditingkatkan. Dan juga untuk mewujudkan tertib administrasi PKBL agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Selain itu diharapkan bisa meningkatkan kapabilitas officer PKBL yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan PKBL tentang siklus akuntansi PKBL,” kata Agung.

Cegah kerugian program PKBL dengan pencatatan yang kredibel, menurut Agung adalah keharusan. Manajemen Unit PKBL bisa memilih dan menerapkan kebijakan akutanasi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundangan yang terkait dengan PKBL.

Namun, jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen unit PKBL harus menetapkan kebijakan secara khusus. “Ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Sementara apabila belum terdapat pengaturan dalam PSAK, maka manajemen unit PKBL menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dengan memperhatikan beberapa hal. Seperti persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal‐hal yang mirip dengan masalah definisi, kriteria pengakuan, dan pengukuran aktiva dan sebagainya.

Selain itu, kebijakan akuntansi harus sesuai dengan prinsip‐prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus Laporan Keuangan Unit PKBL adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna Laporan Keuangan. Dimana salah satunya adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya unit PKBL selama suatu periode dan hubungan antara keduanya.

Tujuan khusus adanya akuntansi PKBL adalah untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki Unit PKBL, kewajiban dan aktiva bersih Unit PKBL. Disamping juga untuk bisa memberikan informasi penting lainnya yang dapat dipercaya yang mungkin mempengaruhi kondisi unit PKBL. IAWS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (1) WS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (5) WS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (4)

Menjadi Terbaik Lewat KPKU

Agar menjadi terbaik lewat KPKU, perusahaan harus memahami dan mengenal Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) ataupun Baldrige Criteria for Performance Excellence (Baldrige) secara utuh bukan hanya kulit luarnya saja.

Proses kerja di sebuah perusahaan perlu dikontrol. Salah satunya lewat Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bisa memberikan informasi terkait semua hal, sehingga bisa keputusan yang diambil pun tepat sasaran. Banyak perusahaan atau pimpinan perusahaan di Indonesia terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengenal Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) ataupun Baldrige Criteria for Performance Excellence (Baldrige). Namun belum banyak dari mereka yang menjalankan pendekatan sistematis dalam implementasi KPKU/Baldrige. Masih banyak diantara mereka yang menggunakan KPKU hanya untuk Assessment/Evaluasi Kinerja Perusahaan.

Menurut Agus Tato, yang merupakan anggota Tim Penyusun Kritetria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dan konsultan KPKU maupun Malcolm Baldrige for Performance Excellence, kecenderungan seperti ini membuat manfaat yang didapat dari implementasi KPKU sangat minim,  yaitu sekedar mengetahui berapa skor KPKU perusahaannya dan mungkin tambahannya adalah mendapatkan umpan balik hasil Assessment/Evaluasi KPKU tersebut.

Umpan balik tersebut, jika tidak ditindak lanjuti dengan tindakan perbaikan yang tepat, maka juga tidak akan membawa dampak nyata pada peningkatan kinerja perusahaan. Hingga saat ini hanya terdapat sejumlah kecil BUMN yang sudah mampu menindaklanjuti hasil assessment dengan baik.

Masih banyak juga senior leaders BUMN yang menyikapi KPKU hanyalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan dalam bentuk membuat laporan implementasi KPKU dan kemudian dilakukan evaluasi KPKU oleh tim evaluator KPKU.

Akibatnya, mereka merasa mendapatkan tambahan beban pekerjaan administrative yang kurang bernilai tambah buat perusahaan. Tetapi di akhir tahun, mereka tetap tertarik ingin mendapatkan skor KPKU yang meningkat.

Padahal, masih menurut Agus, dalam KPKU, akan selalu dilakukan pendetailan terhadap parameter penilaian kinerja proses. Hal ini antara lain dimaksudkan agar perusahaan dapat menangkap pesan yang komprehensif tentang karakteristik kematangan suatu sistem di perusahaan. “Sehingga diharapkan perusahaan dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem-sistem yang diperlukan dengan tingkat kematangan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Dengan metode seperti ini juga diharapkan manajemen bisa mengontrol proses kerja perusahaannya, ssehingga berdampak nyata pada pencapaian hasil-hasil bisnis yang jauh lebih baik dari pesaing-pesaingnya. “KPKU pada dasarnya adalah sejumlah pertanyaan tentang aspek-aspek fundamental pengelolaan organisasi/perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul,” ujarnya.

Masalah pentingnya manajemen memperhatikan sistem penilaian kinerja melalui KPKU ini disampaikan Agus Tato dalam Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU yang digelar Indonesia Infinity di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei lalu.

Agus menambahkan, KPKU pada dasarnya adalah sejumlah pertanyaan tentang aspek-aspek fundamental pengelolaan organisasi/perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan kedalam 7 kategori dan Profil Organisasi. Yaitu Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; Fokus Pada Pelanggan; Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan; Fokus pada Tenaga Kerja; Fokus pada Operasi, dan ketujuh adalah Hasil-hasil.

Untuk mendapatkan benefit yang optimal dari implementasi KPKU, maka sangatlah penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui esensi KPKU dan langkah-langkah sistematis yang efektif dalam implementasi KPKU di perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan manfaat yang optimal dari implementasi tersebut yang dibuktikan antara lain dengan: sustainable performance growth, peningkatan daya saing perusahaan, tingkat kesehatan perusahaan pada sangat sehat, peningkatan profitabilitas perusahaan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan engagement dan kepuasan karyawan dan tenaga kerja, pembelajaran organisasi dan individu yang terus menerus, pertumbuhan inovasi, dan sebagainya. IAWS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (3) WS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (5) WS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (1)

Membangun Sistem Deteksi Kecurangan

Sebagai usaha untuk membangun birokrasi yang bersih, kementerian atau lembaga pemerintah saat ini dituntut melakukan pencegahan dengan membangun sistem deteksi kecurangan. Sistem seperti ini, sedang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dikenal sebagai Fraud Control Plan (FCP).

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.

Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik negara atau BUMN. Lembaga usaha milik pemerintah ini memang rentan dihinggapi kejahatan korupsi, sehingga perlu memiliki sistem pencegahan seperti FCP.

Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesia Coruption Wacht (ICW) kasus korupsi di badan usaha milik negara, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, agar para pelakunya bisa jera.

Namun, penegakan hukum juga bukan tak memiliki kelemahan. Salah satunya penegakan hukum hanya bisa dilakukan saat sudah terjadi aksi korupsi. Sementara koordinasi antar lembaga penegakan hukum masih lemah, dan sanksi yang diberikan kadang kurang berefek, karena terlalu ringan. “Karenanya dibutuhkan kombinasi antara pencegahan dan pendekatan penegakan hukum,” kata Agus dalam workshop yang digelar Indonesia Infinity yang mengambil tema Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan, yang digelar di Hotel Jakarta Sedayu Darmawangsa- Jakarta, 04 Maret 2016.

Untuk menyusun FCP, menurut Agus ada beberapa hal yang perlu dijadikan acuan. Seperti kebijakan yang terintegrasi dari atas ke bawah, juga mencakup ke semua karyawan, atau pegawai. Struktur pertanggunjawaban juga harus jelas, siapa yang diberi wewenang untuk mengevaluasi dan mengawasi sistem di lembaga tersebut.

Di sisi lain, diperlukan stadarisasi atas risiko fraud. Karena di satu lembaga satu dengan lainnya, atau BUMN satu dengan BUMN lain memiliki sistem berbeda dalam wilayah yang dianggap sebagai fraud. Sementara, juga diperlukan partisipasi penuh karyawan juga perlindungan bagi wistle blower yang melaporkan adanya fraud. “Selain itu juga perlu ada standar investigasi bila sudah ada pelaporan potensi penyimpangan,” kata Agus.

Sementara menurut Wachid Iswanto, pakar keuangan publik, ada beberapa metode yang bisa efektif untuk mendeteksi kecurangan yang bisa terjadi. Metode-metode itu sudah dibuktikan kesahihannya oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sebuah organisasi global yang sangat concern terhadap fraud.

Asosiasi yang  telah berdiri di Amerika sejak tahun 1998 ini menyebut setidaknya ada sepuluh metode yang paling yang bisa berperan dalam melakukan deteksi terhadap fraud. Pertama adalah pengaduan, atau pelaporan adanya kecurangan merupakan alat paling efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian disusul oleh kegiatan manajemen review, dan pemeriksaan oleh auditor.

Selain berbagai model pendeteksian tadi, juga diperlukan pusat informasi atau semacam pusat pelaporan. Bisa dibuat dengan berbasis web atau aplikasi internet, sehingga bisa memberi keleluasaan bagi para pelapor.

Namun sistem informasi berbasis web ini juga tak hanya berisi pengaduan, namun juga bisa digunakan sebagai pusat informasi terkait pengendalian kecurangan yang menyeluruh termasuk informasi terkait dampak dan konsekuensinya.  “Sistem ini juga harus bisa diakses seluruh karyawan, agar mereka bisa mengenali masalah kecurangan dengan baik, etika, batasan dan konsekuensi dari kegiatan fraud.” kata Wachid. IA

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU

Sungguh sangatlah penting bagi setiap perusahaan yang ingin konsisten memenangkan persaingan, unggul dalam pencapaian kinerjanya, senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik dihati pelanggan, dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada key stakeholdersnya. Untuk itu dibutuhkan pendekatan sistematis dengan menggunakan instrumen yang telah teruji di dunia. Indonesia Infinity akan menggelar Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) saat ini telah mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan sistem dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige (K3MB) atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).

KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Dengan adanya KPKU sebagai pedoman dan alat ukur, maka BUMN diharapkan dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, melakukan diagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU akan menghadirkan Narasumber yang merupakan pakar dan salah satu tim perancang KPKU BUMN. Acara akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan

Penanganan korupsi yang sistematis perlu dilakukan agar Indonesia bebas korupsi. Bagaimana penanganan yang sistematis? Jawabannya ada di Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan.

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik, sehingga perlu penanganan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan Konvensi Anti Korupsi Dunia atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu sisi pencegahan korupsi yang paling diperlukan saat ini adalah memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah. Karena lembaga pemerintahan adalah salah satu saluran paling rentan yang bisa terkontaminasi resiko korupsi.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi atau disebut dengan Fraud Control Plan (FCP).

Saat ini BPKP sebagai lembaga audit dibawah presiden, gencar melaksanakan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang berpotensi memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan dengan FCP dapat segera terwujud daerah bebas korupsi dengan cakupan yang luas. Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik
negara atau BUMN.

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian resiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.
BUMN sebagai perusahaan milik negara yang rawan menghadapi risiko fraud, perlu mengenal dan menerapkan FCP. Sehingga menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik di organisasi perusahaan. Dan tentu saja mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang berujung korupsi di BUMN. Agar kalangan pengelola BUMN bisa menerapkan FCP di perusahaannya, Indonesia Infinity mengundang bapak/ibu di BUMN untuk mengikuti Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan. IA

Mencari Solusi Tenaga Alih Daya

Pemakaian tenaga alih daya di BUMN tak jarang menimbulkan masalah. Untuk itu, lima perusahaan BUMN mencari solusi tenaga alih daya dengan menghadiri Workshop Mengenai Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks MEA dan Pengelolaan Risiko BUMN).

Untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan di antara para pelaku industrial di Indonesia, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait beberapa hal, yaitu kontrak kerja dengan jangka waktu maupun tanpa jangka waktu, perselisihan hubungan industri (PH