Author: infinityadmin

 

Cegah Kerugian Program PKBL dengan Pencatatan yang Kredibel

Cegah kerugian program PKBL dengan pencatatan yang kredibel merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola program. Tetapi sayangnya, belum semua perusahaan termasuk BUMN melakukannya.

Itu sebabnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasukkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) ke dalam pembukuan BUMN agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bahkan, BPK juga menginginkan adanya Peraturan Menteri (Permen) khusus yang mengatur pencatatan dana PKBL. Sementara itu, terkait temuan indikasi kerugian negara beberapa program dalam PKBL tersebut, BPK sudah menggandeng Bareskrim Polri. “Kita melihat, dana PKBL ini cukup bermasalah, makanya kami minta Bu Menteri untuk membuat permen agar PKBL ini masuk ke dalam pembukuan BUMN sebagai faktor pengurang pajak dan dikelola dengan benar,” ujar Anggota Bidang VII BPK Achsanul Qosasi Mei lalu.

Achsanul menambahkan, masalah PKBL yang utama adalah pengelolaan dana yang tak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara, terutama perencanaan anggaran, sehingga menyebabkan indikasi dan potensi kerugian. Bahkan dana PKBL ini tak terserap secara maksimal.

Penemuan BPK menunjukkan bahwa dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang diaudit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar.

Tertib dalam laporan keuangan PKBL, selama ini sebenarnya sudah dilakukan banyak BUMN. Bahkan pelatihan untuk membuat pencatatan yang baik terkait akuntansi program ini juga banyak dilakukan. Seperti yang digelar Indonesia Infinity pada 27 Mei lalu di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung.

Salah satu pembicara dalam workshop itu, Agung Nugroho, trainer menyebutkan, dengan adanya pelatihan seperti ini maka kesadaran penganggung jawab atau manajemen PKBL tentang pokok‐pokok dan konsekuensi dari peraturan terbaru di bidang PKB akan bisa ditingkatkan. Dan juga untuk mewujudkan tertib administrasi PKBL agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Selain itu diharapkan bisa meningkatkan kapabilitas officer PKBL yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan PKBL tentang siklus akuntansi PKBL,” kata Agung.

Cegah kerugian program PKBL dengan pencatatan yang kredibel, menurut Agung adalah keharusan. Manajemen Unit PKBL bisa memilih dan menerapkan kebijakan akutanasi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundangan yang terkait dengan PKBL.

Namun, jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen unit PKBL harus menetapkan kebijakan secara khusus. “Ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Sementara apabila belum terdapat pengaturan dalam PSAK, maka manajemen unit PKBL menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dengan memperhatikan beberapa hal. Seperti persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal‐hal yang mirip dengan masalah definisi, kriteria pengakuan, dan pengukuran aktiva dan sebagainya.

Selain itu, kebijakan akuntansi harus sesuai dengan prinsip‐prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus Laporan Keuangan Unit PKBL adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna Laporan Keuangan. Dimana salah satunya adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya unit PKBL selama suatu periode dan hubungan antara keduanya.

Tujuan khusus adanya akuntansi PKBL adalah untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki Unit PKBL, kewajiban dan aktiva bersih Unit PKBL. Disamping juga untuk bisa memberikan informasi penting lainnya yang dapat dipercaya yang mungkin mempengaruhi kondisi unit PKBL. IAWS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (1) WS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (5) WS Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL IAI - 27 Mei (4)

Menjadi Terbaik Lewat KPKU

Agar menjadi terbaik lewat KPKU, perusahaan harus memahami dan mengenal Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) ataupun Baldrige Criteria for Performance Excellence (Baldrige) secara utuh bukan hanya kulit luarnya saja.

Proses kerja di sebuah perusahaan perlu dikontrol. Salah satunya lewat Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bisa memberikan informasi terkait semua hal, sehingga bisa keputusan yang diambil pun tepat sasaran. Banyak perusahaan atau pimpinan perusahaan di Indonesia terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengenal Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) ataupun Baldrige Criteria for Performance Excellence (Baldrige). Namun belum banyak dari mereka yang menjalankan pendekatan sistematis dalam implementasi KPKU/Baldrige. Masih banyak diantara mereka yang menggunakan KPKU hanya untuk Assessment/Evaluasi Kinerja Perusahaan.

Menurut Agus Tato, yang merupakan anggota Tim Penyusun Kritetria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dan konsultan KPKU maupun Malcolm Baldrige for Performance Excellence, kecenderungan seperti ini membuat manfaat yang didapat dari implementasi KPKU sangat minim,  yaitu sekedar mengetahui berapa skor KPKU perusahaannya dan mungkin tambahannya adalah mendapatkan umpan balik hasil Assessment/Evaluasi KPKU tersebut.

Umpan balik tersebut, jika tidak ditindak lanjuti dengan tindakan perbaikan yang tepat, maka juga tidak akan membawa dampak nyata pada peningkatan kinerja perusahaan. Hingga saat ini hanya terdapat sejumlah kecil BUMN yang sudah mampu menindaklanjuti hasil assessment dengan baik.

Masih banyak juga senior leaders BUMN yang menyikapi KPKU hanyalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan dalam bentuk membuat laporan implementasi KPKU dan kemudian dilakukan evaluasi KPKU oleh tim evaluator KPKU.

Akibatnya, mereka merasa mendapatkan tambahan beban pekerjaan administrative yang kurang bernilai tambah buat perusahaan. Tetapi di akhir tahun, mereka tetap tertarik ingin mendapatkan skor KPKU yang meningkat.

Padahal, masih menurut Agus, dalam KPKU, akan selalu dilakukan pendetailan terhadap parameter penilaian kinerja proses. Hal ini antara lain dimaksudkan agar perusahaan dapat menangkap pesan yang komprehensif tentang karakteristik kematangan suatu sistem di perusahaan. “Sehingga diharapkan perusahaan dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem-sistem yang diperlukan dengan tingkat kematangan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Dengan metode seperti ini juga diharapkan manajemen bisa mengontrol proses kerja perusahaannya, ssehingga berdampak nyata pada pencapaian hasil-hasil bisnis yang jauh lebih baik dari pesaing-pesaingnya. “KPKU pada dasarnya adalah sejumlah pertanyaan tentang aspek-aspek fundamental pengelolaan organisasi/perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul,” ujarnya.

Masalah pentingnya manajemen memperhatikan sistem penilaian kinerja melalui KPKU ini disampaikan Agus Tato dalam Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU yang digelar Indonesia Infinity di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei lalu.

Agus menambahkan, KPKU pada dasarnya adalah sejumlah pertanyaan tentang aspek-aspek fundamental pengelolaan organisasi/perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan kedalam 7 kategori dan Profil Organisasi. Yaitu Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; Fokus Pada Pelanggan; Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan; Fokus pada Tenaga Kerja; Fokus pada Operasi, dan ketujuh adalah Hasil-hasil.

Untuk mendapatkan benefit yang optimal dari implementasi KPKU, maka sangatlah penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui esensi KPKU dan langkah-langkah sistematis yang efektif dalam implementasi KPKU di perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan manfaat yang optimal dari implementasi tersebut yang dibuktikan antara lain dengan: sustainable performance growth, peningkatan daya saing perusahaan, tingkat kesehatan perusahaan pada sangat sehat, peningkatan profitabilitas perusahaan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan engagement dan kepuasan karyawan dan tenaga kerja, pembelajaran organisasi dan individu yang terus menerus, pertumbuhan inovasi, dan sebagainya. IAWS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (3) WS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (5) WS Implementasi sistem kinerja BUMN KPKU - 27 Mei (1)

Pengelolaan Pekerja Asing sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015

tenaker-asing

Pasar bebas, selain menghilangkan sekat-sekat antar negara yang membebaskan aliran barang dan jasa, pada akhirnya juga meliberalisasi pasar tenaga kerja. Di Indonesia kebutuhan tenaga asing, tak terhindari, karena ada beberapa tujuan salah satunya soal transfer teknologi.

Di sisi lain, mempekerjakan tenaga kerja asing akan memakan biayanya lebih besar, dan tentunya harus memenuhi banyak syarat. Perusahaan perekrutnya pun tak luput dari beragam aturan ketat. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015, tenaga kerja asing yang hendak masuk ke Indonesia harus memenuhi banyak syarat.

Di antaranya, punya latar pendidikan yang sesuai. Selain itu harus punya sertifikat kompetensi, atau setidaknya memiliki pengalaman 5 tahun. Saat bekerja, mereka juga didampingi oleh tenaga lokal.

Mereka pun wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga lokal. Tenaga kerja asing juga harus punya asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Bagi mereka yang kerja lebih dari 6 bulan wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ikut dalam program jaminan sosial.

Perusahaan yang mempekerjaan juga dibebani berbagai syarat. Mereka harus mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), wajib mengantongi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Izin ini harus diperbarui dalam jangka tertentu, tergantung jabatan dan jenis pekerjaan. Jika tenaga asing sudah siap, perusahaan tersebut juga harus membayar dana kompensasi sebesar US$100 per jabatan, per bulan, per tenaga kerja. Dana setara Rp1,3 juta ini harus dibayar di muka.

Masih banyak peraturan yang perlu disiapkan perusahaan di dalam negeri untuk bisa mempekerjakan tenaga asing. Sementara kebutuhan tenaga asing memang akan semakin bertambah. Sejak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia berdasarkan  IMTA per akhir Februari 2016 mencapai 5.339 orang. Januari ada 2.067 orang untuk TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.

Untuk TKA yang bekerja di bawah 6 bulan ada 516 orang. Sedangkan Februari pekerja masa lebih dari 6 bulan sebanyak 2.303 orang dan 453 orang bekerja di bawah 6 bulan.

Selain itu, terjadi tren penurunan TKA yang masuk ke Indonesia dari 2011 sampai 2015. Pada 2011 jumlah TKA sebanyak 77.307 orang; pada 2012 menjadi 72.427 orang; 2013 sebanyak 68.957 orang; 2014 jumlahnya 68.762 orang, dan pada 2015 menjadi 69.025 orang.

Jabatan yang dominan diisi tenaga kerja asing di Indonesia adalah profesional, direksi, manajer, advisor/konsultan, komisaris, teknisi ahli dan supervisor ahli.

Perusahaan milik negara (BUMN) yang sudah bersiap untuk menjadi pemain global, juga tak akan luput dari kebutuhan tenaga asing untuk diperkerjakan di dalam negeri. Karena itu pemahaman soal aturan pemakaian tenaga asing ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Untuk memberikan  pengetahuan dasar menyiapkan dan mengatasi masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing, Indonesia Infinity menggelar Workshop dan Sosialisasi Pengelolaan Pekerja Asing Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference  Center,  Jakarta 17 Juni 2016

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendasar dan sistematis kepada para praktisi HRD di BUMN juga general affair hingga corporate legal, sehingga mampu menetapkan strategi yang efektif dalam merektur tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga dapat mendayagunakan tenaga kerja asing sebagai faktor katalis untuk mempercepat people development di perusahaan. IA

Membangun Sistem Deteksi Kecurangan

Sebagai usaha untuk membangun birokrasi yang bersih, kementerian atau lembaga pemerintah saat ini dituntut melakukan pencegahan dengan membangun sistem deteksi kecurangan. Sistem seperti ini, sedang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dikenal sebagai Fraud Control Plan (FCP).

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.

Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik negara atau BUMN. Lembaga usaha milik pemerintah ini memang rentan dihinggapi kejahatan korupsi, sehingga perlu memiliki sistem pencegahan seperti FCP.

Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesia Coruption Wacht (ICW) kasus korupsi di badan usaha milik negara, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, agar para pelakunya bisa jera.

Namun, penegakan hukum juga bukan tak memiliki kelemahan. Salah satunya penegakan hukum hanya bisa dilakukan saat sudah terjadi aksi korupsi. Sementara koordinasi antar lembaga penegakan hukum masih lemah, dan sanksi yang diberikan kadang kurang berefek, karena terlalu ringan. “Karenanya dibutuhkan kombinasi antara pencegahan dan pendekatan penegakan hukum,” kata Agus dalam workshop yang digelar Indonesia Infinity yang mengambil tema Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan, yang digelar di Hotel Jakarta Sedayu Darmawangsa- Jakarta, 04 Maret 2016.

Untuk menyusun FCP, menurut Agus ada beberapa hal yang perlu dijadikan acuan. Seperti kebijakan yang terintegrasi dari atas ke bawah, juga mencakup ke semua karyawan, atau pegawai. Struktur pertanggunjawaban juga harus jelas, siapa yang diberi wewenang untuk mengevaluasi dan mengawasi sistem di lembaga tersebut.

Di sisi lain, diperlukan stadarisasi atas risiko fraud. Karena di satu lembaga satu dengan lainnya, atau BUMN satu dengan BUMN lain memiliki sistem berbeda dalam wilayah yang dianggap sebagai fraud. Sementara, juga diperlukan partisipasi penuh karyawan juga perlindungan bagi wistle blower yang melaporkan adanya fraud. “Selain itu juga perlu ada standar investigasi bila sudah ada pelaporan potensi penyimpangan,” kata Agus.

Sementara menurut Wachid Iswanto, pakar keuangan publik, ada beberapa metode yang bisa efektif untuk mendeteksi kecurangan yang bisa terjadi. Metode-metode itu sudah dibuktikan kesahihannya oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sebuah organisasi global yang sangat concern terhadap fraud.

Asosiasi yang  telah berdiri di Amerika sejak tahun 1998 ini menyebut setidaknya ada sepuluh metode yang paling yang bisa berperan dalam melakukan deteksi terhadap fraud. Pertama adalah pengaduan, atau pelaporan adanya kecurangan merupakan alat paling efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian disusul oleh kegiatan manajemen review, dan pemeriksaan oleh auditor.

Selain berbagai model pendeteksian tadi, juga diperlukan pusat informasi atau semacam pusat pelaporan. Bisa dibuat dengan berbasis web atau aplikasi internet, sehingga bisa memberi keleluasaan bagi para pelapor.

Namun sistem informasi berbasis web ini juga tak hanya berisi pengaduan, namun juga bisa digunakan sebagai pusat informasi terkait pengendalian kecurangan yang menyeluruh termasuk informasi terkait dampak dan konsekuensinya.  “Sistem ini juga harus bisa diakses seluruh karyawan, agar mereka bisa mengenali masalah kecurangan dengan baik, etika, batasan dan konsekuensi dari kegiatan fraud.” kata Wachid. IA

Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala. Untuk itu, Indonesia Infinity (II) menggelar Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL sesuai Standar IAI.

Selama ini, ketentuan akuntansi dan permasalahan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diatur secara lugas. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) juga tidak mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) khusus untuk PKBL.

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan milik negara menggunakan berbagai PSAK yang terkait dengan sifat transaksi PKBL. PSAK yang telah diterbitkan oleh IAI yang lebih dekat  dengan PKBL di antaranya PSAK 31, PSAK 54, dan PSAK 45.

Hingga akhirnya pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan oleh BUMN, yaitu Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 (PER-07) pada 22 Mei 2015 yang telah dicabut dengan PER-09/MBU/07/2015 (PER-09) pada 3 Juli 2015.

Dalam PER-09 disebutkan bahwa sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang sebelumnya dalam PER-08/MBU/2013 (PER-08) dinyatakan bahwa salah satu sumber dana PKBL adalah dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya.

Perubahan Permen tersebut memunculkan pertanyaan apakah entitas akan mengubah perlakuan akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN, yaitu dari yang sebelumnya diakui sebagai beban dalam laba rugi (profit or loss) menjadi diakui sebagai pengurang saldo laba (retained earning).

Atas perubahan itu, IAI pun menggelar rapat khusus terkait pencatatan keuangan PKBL ini. Dan akhirnya dalam rapat pleno tanggal 23 Februari 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK} IAI menyimpulkan bahwa terhadap perubahan Permen tersebut, penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi karena penyaluran dana PKBL tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas (equity transaction) antara BUMN dan Kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya.

Dengan demikian, penyaluran dana PKBL tidak dapat diakui sebagai pengurang saldo laba dan tidak dapat disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu bagaimana praktiknya di lapangan.

Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan PKBL dalam Laporan berkala PKBL : Laporan Triwulan PKBL, Laporan Tahunan PKBL  dan Laporan RKA PKBL.

Laporan Keuangan PKBL tersebut menjadi bagian dari peryanggungjawaban Direksi dalam RUPS, sehingga wajib disusun berdasarkan standar PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimana mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan kegiatan PKBL. Karna hal tersebut Indonesia Infinity mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Akuntansi PKBL Sesuai Standar IAI yang akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN berbasis KPKU

Sungguh sangatlah penting bagi setiap perusahaan yang ingin konsisten memenangkan persaingan, unggul dalam pencapaian kinerjanya, senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik dihati pelanggan, dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada key stakeholdersnya. Untuk itu dibutuhkan pendekatan sistematis dengan menggunakan instrumen yang telah teruji di dunia. Indonesia Infinity akan menggelar Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) saat ini telah mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan sistem dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige (K3MB) atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).

KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Dengan adanya KPKU sebagai pedoman dan alat ukur, maka BUMN diharapkan dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, melakukan diagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Workshop Implementasi Sistem Kinerja BUMN Berbasis KPKU akan menghadirkan Narasumber yang merupakan pakar dan salah satu tim perancang KPKU BUMN. Acara akan diadakan di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung tanggal 27 Mei 2016. IA

Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions

Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki kepedulian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas, Indonesia Infinity menyelenggarakan Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions.

Kualitas SDM yang unggul bakal menentukan perusahaan mampu bersaing atau tidak, baik nasional maupun internasional. Langkah yang paling strategis dalam persoalan pemilikan SDM yang hebat dan professional adalah mencari dan menentukan kandidat suatu jabatan secara efektif dan efisien.

Hal ini merupakan pintu masuk utama yang harus dijaga secara ketat oleh manajemen, agar perusahaan memiliki SDM yang diharapkan. Untuk itu perusahaan harus memiliki orang-orang yang paham bagaimana fungsi rekrutmen di perusahaannya dan bagaimana menjalankan tugas sesuai harapan perusahaan.

Saat Training Hiring Best: A Guide to Effectively Profiling Positions peserta akan diajari bagaimana mendapatkan sumber-sumber kandidat yang potensial? bagaimana menyeleksi mereka? bagaimana teknik bertanya (probing) dalam menggali potensi mereka? selama 2 hari.

Melalui program ini, para peserta diharapkan akan mendapatkan pemahaman lebih lengkap dan dapat menjalankan fungsi rekrutmen dengan efektif. IA

Workshop Aspek Legal dan Akuntansi Merger, Akuisisi, Spin-Off

Dalam setiap transaksi merger (penggabungan atau peleburan), akuisisi dan spin-off, aspek legal perlu menjadi perhatian manajemen perusahaan agar tidak terjadi benturan. Hal itu akan dijelaskan dalam Workshop Aspek Legal dan Akuntansi Merger, Akuisisi, Spin-Off.

Kelengkapan dokumen-dokumen dan langkah-langkah legal yang harus dipenuhi oleh suatu korporasi menjadi penentu sah tidaknya suatu transaksi merger, akuisisi dan spin-off. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di sisi lain, DSAK telah menerbitkan dan merevisi PSAK 22 (R 2010), “Kombinasi Bisnis”, PSAK 38 (R 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dan PSAK 58 (R 2009), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Standar-standar pelaporan keuangan tersebut merupakan adopsi dari IFRS yang banyak digunakan di negara-negara maju di Eropa dan Inggris.

PSAK 38 (R 2012) merupakan contoh yang baik yang menunjukkan adanya kemungkinan benturan aspek legal dan aspek akuntansi dalan suatu transaksi merger, akuisisi dan spin-off.

Penerapan PSAK 22 (R 2010) sebaiknya tidak dilakukan tanpa memperhatikan aspek legal merger, akuisisi dan spin-off. Berberapa isu yang menarik, seperti (1) reverse acquisition atau biasa dikenal dengan “back door listing” oleh praktisi legal, dan (2) akuisisi bertahap. Isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian para praktisi keuangan karena kompleksitas transaksinya.

Seperti apa Workshop Aspek Legal dan Akuntansi Merger, Akuisisi, Spin-Off? tunggu berita selanjutnya. IA

Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan

Penanganan korupsi yang sistematis perlu dilakukan agar Indonesia bebas korupsi. Bagaimana penanganan yang sistematis? Jawabannya ada di Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan.

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik, sehingga perlu penanganan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan Konvensi Anti Korupsi Dunia atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu sisi pencegahan korupsi yang paling diperlukan saat ini adalah memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah. Karena lembaga pemerintahan adalah salah satu saluran paling rentan yang bisa terkontaminasi resiko korupsi.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi atau disebut dengan Fraud Control Plan (FCP).

Saat ini BPKP sebagai lembaga audit dibawah presiden, gencar melaksanakan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang berpotensi memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan dengan FCP dapat segera terwujud daerah bebas korupsi dengan cakupan yang luas. Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi FCP. Salah satu yang digandeng adalan perusahaan milik
negara atau BUMN.

Dengan adanya FCP diharapkan lembaga pemerintahan bisa terhindar dari praktik-praktik korupsi. Yakni melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud, penilaian resiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktifasi pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.

Bagi lembaga negara juga entitas usaha milik negara, FCP menjadi penting. Karena merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang secara cermat untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.
BUMN sebagai perusahaan milik negara yang rawan menghadapi risiko fraud, perlu mengenal dan menerapkan FCP. Sehingga menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik di organisasi perusahaan. Dan tentu saja mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang berujung korupsi di BUMN. Agar kalangan pengelola BUMN bisa menerapkan FCP di perusahaannya, Indonesia Infinity mengundang bapak/ibu di BUMN untuk mengikuti Workshop Mencegah Korupsi di BUMN dengan Fraud Control Plan. IA

Mencari Solusi Tenaga Alih Daya

Pemakaian tenaga alih daya di BUMN tak jarang menimbulkan masalah. Untuk itu, lima perusahaan BUMN mencari solusi tenaga alih daya dengan menghadiri Workshop Mengenai Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks MEA dan Pengelolaan Risiko BUMN).

Untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan di antara para pelaku industrial di Indonesia, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait beberapa hal, yaitu kontrak kerja dengan jangka waktu maupun tanpa jangka waktu, perselisihan hubungan industri (PHI), besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta sanksi pidana ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pun mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan. Pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang beberapa bulan lalu banyak mendapat penolakan dari organisasi-organisasi serikat pekerja.

Terkait peluang perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga sudah diatur di Pasal 43 ayat 2d junto Pasal 45 ayat 1a UU K mewajibkan adanya tenaga kerja warga negara Indonesia yang menjadi pendamping TKA, dan adanya alih teknologi serta alih keahlian dari TKA tersebut.

Khusus di BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing).
Outsourcing kini menjadi sorotan DPR dan pemerintah karena perusahaan-perusahaan sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan pekerja dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Pemakaian tenaga alih daya, memang menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola usaha di lingkungan BUMN, Indonesia Infinity menggelar Workshop Mengenai Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks MEA dan Pengelolaan Risiko BUMN), pada 26 Februari lalu di Hotel Grand Tjokro Bandung.

Workshop yang menghadirkan pembicara Marisi P. Purba, SE, MH, Ak, CA, yang merupakan Penulis, Praktisi dan Akademisi ini, memberikan bekal bagi praktisi BUMN pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta cara praktis dan tepat menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan pidana ketenagakerjaan.

Menurut Marisi mencari solusi tenaga alih daya itu mudah, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 64 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal ini disebut perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atu buruh yang dibuat secara tertulis.

Sementara itu, perusahaan penyedia tenaga kerja, dalam aturan yang sama juga memerlukan berbagai persayaratan tertentu agar proses perekrutan tenaga kerja itu adil. Seperti berbadan hukum, dan memberikan perlindungan minimal serta memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan pengguna. “Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka hubungan kerja beralih ke pengguna tenaga kerja,” terang Marisi.

Dalam workshop ini, Marisi juga memberikan paparan terkait banyaknya tauran yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan pengguna tenaga outsourcing. Terkait penggunaan tenga alih daya di BUMN, memang selama ini sudah ada usaha untuk meminimalisir peggunaan tenaga kerja yang bukan karyawan. Karenanya, agar terhindar dari permasalahan ini, Marisi menyarankan BUMN agar bisa memilih jenis-jenis pekerjaan yag bisa dijadikan obyek outsourcing.

Seperti yang terpisah dari kegiatan utama, atau kegiatan penunjang, dan tidak menghambat produksi secara langsung. “Selain itu juga harus diperiksa kembali status perusahaan penyedia tenaga kerja, dan pejanjian yang dibuat dengan perusahaan pemasok tenaga kerja itu,” kata Marisi. Masih bingung mencari solusi tenaga alih daya?. IA